*
KONSOLIDASI DEMOKRASI BENGKULU (4)

KONSOLIDASI DEMOKRASI BENGKULU (4)

Otonomi (Belum) untuk Rakyat

Adhitya Ramadhan dan Nina Susilo

Ketika euforia otonomi daerah dan pemekaran me- landa Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000-an, keinginan mengelola daerah sendiri ternyata tidak berimbas sesuai harapan. Kesejahteraan rakyat jauh panggang dari api. Hanya bangunan kantor-kantor pemerintahan yang bertumbuh megah.

Bangunan-bangunan baru, megah, dan bergaya modern yang jauh dari ciri khas rumah panggung Bengkulu langsung menyergap mata ketika memasuki daerah-daerah pemekaran baru di Bengkulu. Di Kabupaten Kepahiang, kantor pemerintah kabupatennya bergaya klasik minimalis dengan atap kubah dan pilar-pilar besar. Model serupa digunakan pada Rumah Sakit Daerah Kepahiang yang satu setengah tahun ini belum rampung dibangun. Di Kabupaten Lebong dan Bengkulu Tengah, bangunan megah bergaya klasik minimalis juga menghiasi ibu kota kabupaten.

Di Provinsi Bengkulu, pemekaran wilayah memang sangat terasa. Sebelum 1998, wilayah yang terkenal dengan bunga langka Rafflesia arnoldi ini hanya terdiri atas tiga kabupaten dan satu kota: Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Rejang Lebong, dan Bengkulu Selatan. Kini sudah ada 9 kabupaten dan 1 kota. Lima kabupaten, yakni Mukomuko, Kaur, Seluma, Lebong, dan Kepahiang terbentuk pada 2003, sedangkan Bengkulu Tengah terbentuk pada 2008. Bahkan, saat ini pun sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong sedang mendorong pemekaran Kabupaten Lembak terpisah dari Rejang Lebong.

Namun, pemekaran wilayah dan desentralisasi tidak berjalan seiring dengan perbaikan kualitas hidup masyarakatnya. Selain bangunan kantor pemerintahan, perubahan dalam hidup masyarakat tidak terasa sama sekali.

Jalur jalan dari Arga Makmur, Bengkulu Utara, sampai Kabupaten Lebong, misalnya, rusak parah. Hampir setiap 10 meter tubuh berguncang-guncang ketika mobil yang sudah melambatkan laju melindas lubang dan jalan tak mulus. Hal serupa dialami ketika menyusuri jalan dari Kota Bengkulu, melintasi Bengkulu Tengah, sampai Kabupaten Kepahiang.

Ironi hidup juga terjadi. Ketika Kompas mengunjungi Kabupaten Lebong akhir Juni lalu, beras dijemur di depan hampir setiap rumah penduduk di Kecamatan Lebong Tengah. Daerah lumbung beras ini sedang panen. Hasil panen itu, menurut seorang agen beras Syahrul Moris (54), harus dijual ke Kotabumi, Lampung, karena tidak ada penampungan di Lebong. Namun, dua tiga bulan kemudian, paceklik tiba dan masyarakat Lebong harus membeli beras untuk rakyat miskin (raskin).

Wakil Bupati Lebong Panca Wijaya mengakui, sebagian petani penggarap yang memproduksi beras justru penerima manfaat raskin. Pemkab Lebong berusaha meningkatkan pendapatan petani dengan diversifikasi usaha tani. Selain menanam padi setahun sekali, petani juga didorong untuk memelihara ikan di sawah atau palawija setelah panen padi.

Wakil Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Lebong Amilius mengaku kecewa dengan kepemimpinan daerah selama ini. Setelah menjabat, pimpinan daerah tidak lagi ingat kepada rakyat yang telah memilihnya. Padahal, ada harapan besar ketika pemekaran Lebong digulirkan. Masyarakat berharap setelah menjadi daerah otonom, Lebong yang 70 persen wilayahnya berupa kawasan hutan bisa berkembang lebih maju.

Dari sisi pelayanan publik, pemekaran wilayah belum mampu memberi manfaat merata untuk masyarakat. Di Kepahiang, misalnya, masih banyak warga belum menikmati aliran listrik. Salah satunya rumah pasangan Zul Zumdihamzah (42) dan Fatmawati (41) di Kampung Empat, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang. Ketika petang menjelang dan gelap mulai menyelimut, hanya lampu minyak tanah yang lamat-lamat menerangi ruangan.

”Mulai pukul 18.00-19.00 kami pakai lampu minyak tanah. Setelah itu, lampu dimatikan karena minyak tanah mahal. Kalau ada keperluan kami pakai lampu senter untuk penerangan,” kata Zul.

Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepahiang Sigit Tulus Wibowo, masih ada lebih dari 500 rumah yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal, di kabupaten ini terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Musi dengan kapasitas terpasang 3 x 70 megawatt (MW). Infrastruktur jaringan listrik yang belum terbangun menjadi kendala utama.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepahiang RA Denni mengakui, salah satu kendala dalam otonomi daerah adalah kualitas sumber daya manusia. Aparat pemerintah di daerah sulit menggali potensi ekonomi daerahnya sendiri. Karena itu, sebagian besar belanja daerah dibiayai dana transfer daerah dari APBN.

Anggaran memang menjadi ”sasaran” ketika suatu daerah dimekarkan. Masalahnya, selama ini pembangunan kerap tidak menyentuh hingga ke pelosok. Sekretaris Tim Presidium Pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah Herlambang menegaskan, sebelum pemekaran, APBD kabupaten induk Bengkulu Utara Rp 480 miliar, kini APBD Bengkulu Tengah yang terbentuk sejak 2008 sudah Rp 450 miliar. Kendati sudah memiliki anggaran sendiri, Herlambang yang juga pengajar ilmu hukum Universitas Negeri Bengkulu (UNIB) mengakui, lebih dari 50 persen anggaran daerah digunakan untuk gaji pegawai dan belum dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Dekan Fakultas Ekonomi UNIB Ridwan Nurazi menambahkan, otonomi hanya melahirkan raja-raja kecil yang memberi keleluasaan kepada investor yang mengeruk kekayaan Bengkulu. Tidak ada tetesan kesejahteraan untuk rakyat. Angka pertumbuhan ekonomi pun tidak berkualitas.

Sebaliknya, untuk sektor yang paling penting bagi masyarakat, yakni pertanian, tidak ada alokasi anggaran signifikan. Padahal, kata Ridwan, 40 persen produk domestik regional bruto (PDRB) Bengkulu masih dari pertanian. Belum ada upaya peningkatan nilai jual hasil pertanian.

Upaya menggali potensi ekonomi lain seperti batubara, hasil kebun, dan energi panas bumi belum terlihat. Pemerintah daerah lebih mengutamakan pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi.

Meskipun demikian, bagi peneliti LIPI, Tri Ratnawati, beberapa waktu lalu, otonomi tetap perlu. Dengan banyaknya kewenangan pemerintah daerah, semestinya dana transfer daerah pun lebih banyak ketimbang dana yang berputar di pusat.

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/07/13/03182551/otonomi.belum.untuk.rakyat

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog Statistik

  • 107,742 hits

Fans Page Kabar Tobo Kito

Follow Kabar Tobo Kito on Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

Menjadi teman di Facebook

Ketik alamat email anda untuk mengikuti berita terbaru dari Blog Kabar Tobo Kito

matololak

Matololak merupakan komunitas orang Bengkulu yang cinta Provinsi Bengkulu

%d blogger menyukai ini: