*
baco dulu cik..
HUKUM, KRIMINAL, PENDIDIKAN

Kepala Sekolah Jadi Korban Politis

Kabar Tobo Kito – Sejumlah kepala sekolah yang akan menjalani proses hukum terkait dugaan pungutan bisa dianggap sebagai korban kebijakan Pemda Kota yang memprogramkan pendidikan gratis. Kebijakan yang kental nuasa politis tersebut menjadi akar masalah terkait penggunaan jargon gratis. Padahal, dana yang dialokasikan tidak mampu untuk merealisasikannya.

“Berawal dari kata gratis. Siapapun juga memahami arti gratis itu adalah bebas dari bayaran atau tidak membayar. Gratis tidak sama dengan murah atau terjangkau. Jadi terkesan sengaja memilih kata gratis untuk kepentingan tertentu,” kata Ketua KAMMI Daerah Bengkulu Romidi Karnawan, dilansir Rakyat Bengkulu dalam “Polres Temukan Bukti Kuitansi dan Rekaman”, Sabtu (4/8/2012, halaman 13)

Namun, sangat dimungkinkan pula pungutan sengaja dilakukan karena kepentingan ekonomis oknum kepala sekolah. Sehingga, moment penerimaan siswa baru dan daftar ulang siswa dimanfaatkan untuk memenuhinya baik secara langsung maupun tidak langsung. “Bisa saja diperoleh dari fee atau bentuk lainnya terkait penggunaan uang yang dipungut,” kata Romidi.

Pungutan-pungutan tersebut telah mengakibatkan biaya pendidikan di Kota Bengkulu menjadi mahal. Ironisnya, pendidikan yang dinikmati siswa tidaklah memiliki kualitas yang baik. Malah diakhir masa pendidikan, saat ujian nasional, siswa diajari untuk melakukan kecurangan. “Jadi boleh dikatakan kondisi pendidikan kita (Kota Bengkulu) sangat memprihatinkan. Mahal dan diajari melakukan kecurangan,” kata Romidi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu menunjukkan beban masyarakat untuk menikmati pendidikan terus membengkak. Bahkan sejak juli 2007 hingga Juni 2012, laju inflasi yang dialami sub kelompok pendidikan mencapai 47,94 persen atau nyaris 50 persen.

“Angka inflasi itu menunjukkan beban yang ditanggung rumah tangga untuk menikmati pendidikan,” kata Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Bengkulu Bambang Wijonarko didampingi Kepala Seksi Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar BPS Provinsi Bengkulu Farhan.

Sedangkan untuk periode Juli 2011 hingga Juni 2012, laju inflasi pada sub kelompok pendidikan mencapai 17,98 persen. Dibandingkan sub kelompok lainnya, inflasi pada sub kelompok pendidikan berada di urutan ketiga setelah sub kelompok bumbu-bumbuan sebesar 29,18 persen dan sub kelompok buah-buahan sebesar 20,41 persen. “Umumnya, inflasi pada sub kelompok pendidikan mulai melonjak setelah pihak sekolah menggelar rapat dengan komite sekolah,” kata Bambang.

Direktur Program Magister Perencanaan Pembangunan Universitas Bengkulu Handoko Hadiyanto, Ph. D menilai Pemda Kota perlu menyikapi laju inflasi tersebut. Dikarenakan tujuan Pemda Kota memprogramkan pendidikan gratis agar meringankan beban masyarakat untuk menikmati layanan pendidikan.

“Jadi, saya kira itu tidak wajar terjadi. Apalagi kalau sampai kualitas pendidikan tidak mengalami kemajuan signifikan. Kecuali kualitas pendidikan mengalami peningkatan secara signifikan, maka bisa dimaklumi,” kata Handoko.

Tim penyelidikan kasus dugaan praktik pungutan liar sekolah di Kota Bengkulu mulai memperoleh bukti-bukti yang menguatkan indikasi kecurangan. Tim penyelidik Polres Bengkulu telah memegang bukti kuitansi serta rekaman pembicaraan tentang pungutan tanpa dasar itu.

“Kami sudah punya beberapa alat bukti berupa foto kuitansi dan rekaman. Saat ini tim masih menyelidiki kebenaran buktinya,” kata Wakapolres Bengkulu Kompol. Permadi Syahids Putra, S. IK.

 

Sementara itu, dalam “Sembilan Sekolah Kembalikan Pungutan”, Sabtu (4/8/2012, halaman 13) Rakyat Bengkulu melansir, bergulirnya kasus pungutan sekolah ke ranah hokum membuat sekolah pikir-pikir ulang untuk bersikukuh tidak mengembalikan pungutan sekolah. Sembilan dari 20 sekolah temuan Inspektorat Kota menyatakan bersedia mengembalikan pungutan kepada murid. Sembilan sekolah tersebut adalah SMPN 15, SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 5, SMAN 9, SMAN 10 dan SMKN 2.

Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kota Drs. Anwar Baudin, M. Pd membenarkan sudah ada sembilan sekolah yang melapor ke Dinas Diknas Kota. “Sekolah sudah menunjukkan pengumuman yang sudah dipasang di sekolah. Isinya mengimbau siswa mengambil kembali uang yang telah dibayarkan pada pihak sekolah. Bahkan dua dari sembilan sekolah adalah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yaitu SMAN 2 dan SMAN 5,” tutur Anwar. (**)

About matololak

Matololak merupakan komunitas orang Bengkulu yang cinta Provinsi Bengkulu, yang bersifat nirlaba. Salah bentuk kecintaan terhadap Provinsi Bengkulu, matololak membangun blog Kabar Tobo Kito dengan menyeleksi, mengemas ulang dan mempublikasikan berita-berita yang diterbitkan oleh media massa dan media sosial.

Diskusi

One thought on “Kepala Sekolah Jadi Korban Politis

  1. wah.. wah.. ironis sekali para guru zaman kini…tidak bisa membedakan antara yg benar dan yg salah sampe2 patuh pada atasannya walau pun perintah itu bertentangan dg Nurani… sungguh… !!! malang sekali jiwamu wahai para kepala Sekolah…mana jiwa Pahlawanmu yg dulu kami banggakan… ??? …

    Posted by Habibur Rahman Elgontory | 5 Agustus 2012, 9:27 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog Statistik

  • 107,742 hits

Fans Page Kabar Tobo Kito

Follow Kabar Tobo Kito on Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

Menjadi teman di Facebook

Ketik alamat email anda untuk mengikuti berita terbaru dari Blog Kabar Tobo Kito

matololak

Matololak merupakan komunitas orang Bengkulu yang cinta Provinsi Bengkulu

%d blogger menyukai ini: