*
baco dulu cik..
HUKUM, PENDIDIKAN

Direktur Potlekkes Provinsi Klaim Ijazah Poltekkes Legal

Logo POLTEKKES PROVINSI BENGKULU

Kabar Tobo Kito – Direktur Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu Ns. Gusti Miniarti, S. Kep mengatakan, penggunaan nama Poltekkes yang sebelumnya Akper dinyatakan sah dan diakui oleh Kementerian Kesehatan. Termasuk ijazah mahasiswa lulusan Poltekkes Provinsi Bengkulu, dinyatakan legal dan diakui oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (BPPSM) Kemenkes.

(BPPSM) Kemenkes bertanggungjawab atas kualitas lulusan, legalitas nama perguruan tinggi kesehatan serta akreditasi dari setiap jurusan atau prodi yang ada di lembaga pendidikan tinggi di bidang kesehatan. “Kami tidak sembarangan mengelola UPTD ini. Kami serius dan tidak melakukan kebijakan jika tanpa ada dasar. Poltekkes kita ini baik dari perubahan status Akper ke Poltekkes temasuk soal ijazah, semuanya dinyatakan legal,” kata Gusti, dilansir Rakyat Bengkulu dalam “Ijazah Poltekkes Tidak Sah”, Sabtu (30/6/2012, halaman 14).

Sementara itu, Pengamat Hukum Pidana Bengkulu Dr. Herlambang menilai, tanpa izin pengalihan status Akademi Keperawatan menjadi Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu dari Menteri Kesehatan dan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka ijazah Poltekkes tdaik sah.

“Karena belum mendapatkan izin, sebaiknya jangan dulu digunakan nama Poltekkes Provinsi Bengkulu. Kalau digunakan, berarti sudah melakukan pelanggaran, setidaknya pelanggaran administrasi. Dan bila sudah tercantum di ijazah lulusannya, sebaiknya diganti. Karena ijazah tersebut tidak bisa diakui. Sebab, secara hukum keberadaan Poltekkes Provinsi Bengkulu belumlah sah,” kata Herlambang.

Guru Besar Pendidikan Universitas Bengkulu yang juga Ketua PGRI Provinsi Bengkulu Prof. Dr. Sudarwan Danim mengatakan, kerawanan dipidana bukan hanya terhadap pengelola yang mengeluarkan ijazah. Persoalan pidana juga bisa mendera alumninya.

Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional secara jelas menyatakan, setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Dengan demikian, sambung Sudarwan, diperlukan langkah serius untuk melegitimasi Poltekkes Provinsi Bengkulu. “Khusus bagi mahasiswa atau alumni, sampai dengan status legal lembaga tersebut jelas, agaknya untuk sementara jangan dulu berpikir menggunakan gelar atau ijazah untuk keperluan produksi semisal mencari pekerjaan, apalagi di pemerintahan. Namun di balik semua itu, saya yakin pihak-pihak yang berkepentingan akan berkomitmen mewujudkan Poltekkes Provinsi Bengkulu yang memenuhi kriteria prosedural, legal dan substantif,” kata Sudarwan. (**)

About matololak

Matololak merupakan komunitas orang Bengkulu yang cinta Provinsi Bengkulu, yang bersifat nirlaba. Salah bentuk kecintaan terhadap Provinsi Bengkulu, matololak membangun blog Kabar Tobo Kito dengan menyeleksi, mengemas ulang dan mempublikasikan berita-berita yang diterbitkan oleh media massa dan media sosial.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog Statistik

  • 107,742 hits

Fans Page Kabar Tobo Kito

Follow Kabar Tobo Kito on Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

Menjadi teman di Facebook

Ketik alamat email anda untuk mengikuti berita terbaru dari Blog Kabar Tobo Kito

matololak

Matololak merupakan komunitas orang Bengkulu yang cinta Provinsi Bengkulu

%d blogger menyukai ini: