*
baco dulu cik..
HUKUM, KRIMINAL, PERHUBUNGAN

Keluarkan Ijazah, Poltekkes Provinsi Rentan Bermasalah

Kabar Tobo Kito – Pengoperasian Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Provinsi Bengkulu yang beralih status dari Akademi Keperawatan masih belum memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Belum legalnya pengoperasian Poltekkes tersebut bisa berkonsekuensi hukum. Apalagi, bila Poltekkes telah mengeluarkan ijazah untuk lulusannya. 

Guru Besar Pendidikan Unib yang juga Ketua PGRI Provinsi Prof. Dr. Sudarwan Danim menilai status ijazah yang dikeluarkan Poltekkes Provinsi yang pendiriannya belum memperoleh legitimasi sesuai peraturan perundangan, masuk area dilematis dan sensitif. Sebab, pendidikan dapat dilihat dari dua sisi. Yakni, pendidikan sebagai konsumsi substantif dan sebagai produksi legal formal. 

“Dari sisi pendidikan sebagai konsumsi stubstantif, siapa saja berhak untuk belajar. Hanya saja, sebatas ingin memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupannya tanpa perlu memperhatikan status kelembagaan tempat dia belajar. Sebaliknya, jika pendidikan sebagai produksi legal formal, disinilah persoalan muncul. Karena persyaratannya harus dipenuhi baik substansi maupun prosedur pendiriannya,” kata Sudarwan, dilansir Rakyat Bengkulu dalam “Mahal, Tarif Kuliah Ditetapkan Direktur”, Jumat (29/6/2012, halaman 14). 

Perubahan status atau pendirian perguruan tinggi baru termasuk setingkat fakultas, jurusan atau program studi, sambung Sudarwan, haruslah memenuhi kriteria legal. Bila tidak, pendiri, pengelola dan almuninya memasuki area berbahaya dari sisi hukum pidana. Apalagi bila pengelola sudah mengeluarkan ijazah. “Sudah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” kata Sudarwan. 

Ancaman pidana tersebut, terang Sudarwan, tertuang dalam Pasal 67 ayat (1) Bab XX Ketentuan Pidana UU Nomor 20 Tahun 2003 yang secara jelas menyatakan bahwa perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar. 

Lalu, Pasal 68 ayat (1) Bab XX Ketentuan Pidana UU Nomor 20 Tahun 2003, menyatakan setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta. (**)

About matololak

Matololak merupakan komunitas orang Bengkulu yang cinta Provinsi Bengkulu, yang bersifat nirlaba. Salah bentuk kecintaan terhadap Provinsi Bengkulu, matololak membangun blog Kabar Tobo Kito dengan menyeleksi, mengemas ulang dan mempublikasikan berita-berita yang diterbitkan oleh media massa dan media sosial.

Diskusi

One thought on “Keluarkan Ijazah, Poltekkes Provinsi Rentan Bermasalah

  1. bau busuk yang begitu menyengat… sepertinya beberapa oknum mencoba mengakali sistem untuk kepentingan pribadi. USUT TUNTAS!!!

    Posted by dang | 29 Juni 2012, 1:24 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog Statistik

  • 107,742 hits

Fans Page Kabar Tobo Kito

Follow Kabar Tobo Kito on Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

Menjadi teman di Facebook

Ketik alamat email anda untuk mengikuti berita terbaru dari Blog Kabar Tobo Kito

matololak

Matololak merupakan komunitas orang Bengkulu yang cinta Provinsi Bengkulu

%d blogger menyukai ini: