*
baco dulu cik..
PEMERINTAHAN

Pemda Setujui Raperda Transparansi

Kabar Tobo Kito – Pemda Provinsi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Transparansi Penyelenggaran Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat yang diusulkan DPRD Provinsi. Persetujuan disampaikan Plt. Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd dalam sidang paripurna di DPRD Provinsi, Senin (14/5).

“Pada prinsipnya Pemda Provinsi sangat berkenan atas usulan raperda itu. Dan setuju dilanjutkan ke tingkat pembahasan selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku,” kata Junaidi, dilansir Rakyat Bengkulu (Selasa, 15/5/2012).

Junaidi mengatakan, prinsip penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 20 UU Nomor 32  tahun 2004  telah mengalirkan angin segar untuk mewujudkan transparansi dan pelibatan masyarakat di daerah. Itu dimungkinkan karena pemerintahan daerah secara fisik lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga masyarakat lebih berpeluang untuk mengakses seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda Provinsi yang secara langsung menyentuh keseharian masyarakat.

“Merujuk pada berbagai referensi, transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai suatu proses keterbukaan diri para pemangku kepentingan di daerah untuk membangun akses arus informasi keluar masuk secara berimbang. Khususnya informasi yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” tambah Junaidi.

Sedangkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai proses perlibatan masyarakat dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Seperti saat penyusunan arah dan kebijakan daerah. Partisipasi masyarakat harus dibangun berdasarkan azas kebebasan memberikan pendapat secara konstruktif.

“Idealnya transparansi dan partisipasi merupakan suatu proses yang harus bersinergi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan dan menjamin terlaksananya partisipasi masyarakat, sudah merupakan kepercayaan untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dalam bentuk transparansi pemerintah di daerah. Mengingat urgensi transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, diperlukan adanya payung hukum yang mengikat dan mengatur norma-norma,” kata Junaidi. (**)

About matololak

Matololak merupakan komunitas orang Bengkulu yang cinta Provinsi Bengkulu, yang bersifat nirlaba. Salah bentuk kecintaan terhadap Provinsi Bengkulu, matololak membangun blog Kabar Tobo Kito dengan menyeleksi, mengemas ulang dan mempublikasikan berita-berita yang diterbitkan oleh media massa dan media sosial.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog Statistik

  • 107,746 hits

Fans Page Kabar Tobo Kito

Follow Kabar Tobo Kito on Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

Menjadi teman di Facebook

Ketik alamat email anda untuk mengikuti berita terbaru dari Blog Kabar Tobo Kito

matololak

Matololak merupakan komunitas orang Bengkulu yang cinta Provinsi Bengkulu

%d blogger menyukai ini: